Enam Fraksi DPRD Kotim Sepakat RAPBD 2017 Dibahas

Sampit (Antara Kalteng) - Enam fraksi di DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menyatakan setuju dan sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2017 dibahas lebih lanjut oleh komisi dan mitra kerjanya.

Keenam fraksi yang sepakat RAPBD dibahas lebih lanjut di Sampit, Selasa tersebut adalah fraksi PDI-P, Golkar, Demokrat, Gerindra, fraksi partai Manat Nasional Demokrat, dan fraksi Kebangkitan Hati Nurani Rakyat. Kesepakatan tersebut disampaikan melalui pandangan akhir fraksi terkait Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

"Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui nota keuangan tentang RAPBD 2017 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme di DPRD Kotawaringin Timur," kata Ketua Partai Demokrat Dani Rahman.

Sesuai kesepakatan fraksi pembahasan RAPBD 2017 itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini. Dan karena ruang rapat yang ada di DPRD terbatas maka idak semua komisi melakukan rapat pembahasan di DPRD dan terpaksa dilakukan di beberapa dinas yang memiliki ruang rapat besar.

"Pembahasan di DPRD dilakukan oleh dua komisi, sedangkan dua komisi lainnya akan melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di ruang rapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," katanya.

Dalam dokumen KUA PPAS pendapatan dipatok sebesar Rp1,599 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp200,51 miliar. Dana Perimbangan sekitar Rp1,176 triliun, pendapatan lain-lain Rp222,453 miliar. Sedangkan pos belanja Rp1,640 triliun, dengan struktur belanja tidak langsung Rp878,779 miliar, belanja langsung Rp761,414 miliar.

Dari angkat tersebut, keuangan Kotawaringin Timur masih mengalami defisit sekitar Rp41,006 miliar atau sekitar 2,56 persen, karena pos belanja daerah dipatok lebih besar dari pada pos pendapatan.

Sementara Ketua DPRD Kotawartingin Timur Jhon Krisli mengatakan, pembahasan RAPBD 2017 akan dilakukan dengan cepat, namun tidak menurangi dan mengabaikan kepentingan dari pembangunan.

"Pembahasan harus dilakukan dengan cepat dan teliti mengingat waktu yang tersedia sangat mepet. Pengesahan RAPBD 2017 direncanakan akan dilakukan pada 8 Desember 2016," demikian Jhon Krisli.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016