Bangga Seruyan raih WTP, tapi Pj Bupati minta ini ditingkatkan

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Penjabat Sementara Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Leonard S Ampung mengaku bangga namun tetap berharap pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK dapat diikuti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset di daerah setempat.

"Opini WTP yang diraih untuk kali ketiga secara berturut-turut ini harus tetap dipertahankan dan kualitasnya dijaga serta ditingkatkan agar tidak ada temuan lagi," katanya di Palangka Raya, Kamis.

Mengenai temuan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017, tentu bisa dan akan kita selesaikan sesuai waktu yang ditentukan, ujarnya.

Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD tahun 2017 Kabupaten Seruyan, masih ada ditemukan kerugian daerah ataupun kelebihan bayar yang jumlahnya mencapai Rp2,51 miliar.

Sebelum laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LPKD 2017 di terbitkan BPK RI, Kabupaten Seruyan telah melakukan penyetoran sebesar 197,63 juta, sehingga masih ada kekurangan penyetoran sekitar Rp2,31 miliar.

"Aset pun tetap bermasalah sama seperti daerah lain. Jadi, memang masih dibutuhkan kerja yang sangat keras agar WTP yang diraih Kabupaten Seruyan benar-benar berkualitas," kata Leonard.

Pria yang menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng ini menilai, pembenahan dan pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Seruyan tetap harus terus dilakukan.

"Tidak mungkin langsung sempurna lah semua. Tapi memang masih dalam batas toleransi seperti yang disampaikan kepada BPK RI perwakilan Kalteng. Jadi, WTP ini harus terus diperjuangkan agar secara kualitas lebih meningkat," kata Leonard.

Sebelumnya, Kepala BPK RI perwakilan Kalteng, Ade Iwan Riswana mengakui 11 kabupaten/kota di provinsi ini mendapat opini WTP terkait LKPD 2017. Adapun yang mendapat WTP yakni Kabupaten Seruyan, Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Barito Timur, dan Kota Palangka Raya.

"Pemberian opini WTP kepada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng ini setelah memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern," kata Ade.