79 pegawai PTT Barut belum terima gaji 3 bulan dari Disdik Kalteng

Muara Teweh (Antaranews Kalteng) - Sebanyak 79 pegawai tidak tetap di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Barito Utara belum menerima honor selama tiga bulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

"Honor yang dibayarkan mulai Januari-Maret 2018, tak sepeser pun kami menerima honor dari provinsi," kata seorang tenaga honor SMK Jhon di Muara Teweh, Senin.

Para tenaga PTT yang belum mendapat honor dari Dinas Pendidikan Kalteng ini terdiri atas petugas sekuriti, penjaga sekolah, dan tukang kebun.

Menurut Jhon, dirinya dan rekan lain sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan Barito Utara, tetapi belum mendapatkan jawaban. Honor dari provinsi tersebut sama sekali tidak jelas berapa besar dan kapan akan dibayar.

"Kami saat ini baru menerima tunjangan PTT dari Dinas Pendidikan Barito Utara sudah memenuhi kewajiban membayar tunjangan PTT sebesar Rp500 ribu per bulan yang merupakan dana dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sedangkan dari provinsi belum ada," katanya.

Dia mengatakan ketidakjelasan soal honor dari provinsi sangat memberatkan para PTT di Barito Utara, karena sudah berjalan selama tiga bulan.

"Umumnya para PTT tidak mempunyai usaha lain sehingga harus berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Masdulhaq mengakui masalah serupa pernah terjadi pada 2017, honor para PTT tertunggak sampai dengan akhir tahun saat pengambilalihan SMA/SMK oleh provinsi.

"Masalah honor baik itu PTT maupun guru tidak tetap (GTT) menjadi wewenang provinsi. Tetapi Kabupaten Barito Utara tetap menganggarkan Rp500 ribu per bulan untuk PTT dan Rp1,5 juta per bulan untuk GTT," kata Masdulhaq.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Acep Tion menyesalkan penanganan tunjangan honorer berjalan lambat, bahkan kini sudah memasuki bulan keempat sehingga berharap Disdik Kalteng segera membayarkan hak para PTT.

"Kami dari DPRD Barito Utara meminta Dinas Pendidikan provinsi segera menangani masalah ini sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, agar tidak berlarut-larut karena PTT dan GTT merupakan salah satu pilar untuk menjamin kelancaran proses pendidikan," tegas Acep.

Ia menambahkan, Pemprov Kalteng harus cepat menyelesaikan masalah ini karena ini menyangkut urusan perut, biaya anak sekolah, biaya keluarga, dan kebutuhan lainnya para PTT.

"Jangan sampai mereka tidak bisa fokus lalu pekerjaan menjadi terganggu," ujar politisi dari Fraksi PAN ini.