Satgas Saber Pungli Diminta Segera Aksi, Jangan Sampai Pembentukan Tim Ini Jadi Sia-sia!!

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini menyatakan menunggu aksi nyata satuan petugas sapu bersih pungutan liar yang dibentuk kemarinrah di kota itu.

"Pemerintah kota Palangka Raya telah membentuk tim satuan petugas sapu bersih pungli. Maka kami tunggu aksinya nyatanya dalam memberantas praktik pungutan liar DI daerah tersebut," katanya di Palangka Raya, Senin.

Politisi Gerindra itu juga mendesak satgas sapu bersih pungli yang dikukuhkan Wali Kota Palangka Raya Riban Satia pada Rabu (30/11) itu segera berkoordinasi dan mengadakan konsolidasi internal guna menentukan langkah dan program kerjanya.

"Kita tunggu kinerja dan hasil satgas sapu bersih pungli tersebut. Jangan sampai pembentukan tim yang dikukuhkan langsung wali kota itu sia-sia," katanya.

Dia juga meminta satgas sapu bersih pungli yang terdiri dari Polres Palangka Raya, Kejaksaan Tinggi Palangka Raya dan Pemerintah "Kota Cantik" ini dapat melakukan pemantauan pada titik-titik yang rawan terjadi pungli.

"Wilayah yang rawan pungutan liar itu rata-rata berada pada instansi atau pusat-pusat pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sektor itu harus menjadi perhatian khusus tim saber," katanya.

Dia juga menyayangkan praktik pungli masih terus terjadi di kota ini. Apalagi Kamis (8/12) lalu, tiga orang yang berada di kantor Disdukcapil kota terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng terkait praktik percaloan.

"Setiap ada pertemuan maupun rapat kami selalu mengingatkan agar praktik pungli tak terjadi lagi. Makanya kita sangat menyayangkan masih adanya praktik yang tak terpuji itu," katanya.

Untuk itu, dia berharap oknum yang terbukti terlibat melakukan pungutan di luar ketentuan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang ada. Dia juga meminta ASN dalam setiap pelayanan melaksanakan tugas mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan.

"Jangan memberi peluang adanya pungli. Yang ingin pelayanannya cepat dan tak ingin berbelit harus bayar. Masyarakat pun juga jangan mau dan juga harus ikut aktif melakukan pemberantasan pungli dengan tidak memberikan imbalan apapun," katanya.

Dia mengibau kepala dinas atau kepala kantor atau pimpinan instansi dapat memperketat pengawasan, pendampingan dan selalui memberi peringatan kepada seluruh pegawai terkait pelanggaran yang dilakukan.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016