Tahun 2019, Kotawaringin Timur Optimis Bebas Kawasan Kumuh

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menargetkan tahun 2019 wilayah tersebut bebas kawasan kumuh, khususnya di dalam kota Sampit, seiring penataan kota yang terus dilakukan.

"Kita menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sesuai arahan pemerintah pusat." kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Selasa.

Pemerintah kabupaten berkomitmen menangani kawasan kumuh dan melakukan pencegahan untuk mewujudkan permukiman masyarakat yang layak huni dan berkelanjutan, tambahnya.

Saat sosialisasi dan komunikasi Program Kotaku, Halikin menjelaskan, Program Kotaku merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini menyasar kawasan-kawasan kumuh, khususnya di perkotaan.

Tahun 2015 lalu program ini telah memfasilitasi pendataan baseline terkait tujuh indikator kumuh di 11 kelurahan atau desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Tahun 2016 ini, program ini dalam proses pendampingan penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kelurahan/desa dan kota.

Penetapan lokasi Program Kotaku di 11 kelurahan/desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, mengacu pada Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya nomor 110/KPTS/DC/2016. Pelaksanaannya dalam bentuk peningkatan kualitas permukiman kumuh serta pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

"Program ini bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman, sesuai dengan 7+1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah kabupaten untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, juga untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan," katanya.

Halikinnor menambahkan, program ini dijalankan melalui pendekatan infrastruktur berbasis masyarakat, sedangkan pemerintah daerah sebagai regulator. Pelaksanaannya dilakukan dengan sinergitas dan pendekatan tridaya yaitu bidang sosial, ekonomi dan infrastruktur

Halikinnor juga menegaskan keseriusan pemerintah daerah untuk terus mengupayakan pemerataan pembangunan. Peningkatan infrastruktur tidak hanya dilakukan di kota, tetapi hingga ke kawasan pelosok agar seluruh masyarakat merasakan hasil pembangunan.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016