Kotim Usulkan Pelepasan Kawasan Hutan 23.098 Hektare Untuk Masyarakat

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan pelepasan kawasan hutan seluas 23.098 hektare ke pemerintah pusat untuk pembangunan lahan pertanian, tambak dan badan jalan.

Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krisli di Sampit, Kamis mengatakan, usulan tersebut tidak langsung diajukan ke pemerintah pusat, namun sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku data usulan tersebut melalui Gubernur Kalteng selaku perwakilan pemerintah pusat.

"Berdasarkan hasil inventarisasi lapangan, dari total luasan 23.098 hektare, 19.047 hektare adalah untuk pengembangan lahan pertanian, 778 hektare untuk tambak, dan 3.273 hektare di antaranya untuk keperluan pembangunan jalan," katanya.

Lebih lanjut Jhon mengatakan, lahan yang diusulkan untuk pembangunan pertanian, tambah dan badan jalan tersebut saat ini pada umumnya telah dikuasai oleh masyarakat sebagai lahan pertanian.

Dengan diajukannya lahan tersebut untuk pengembangan lahan pertanian diharapkan bisa mendukung pencapaian target swasembada beras.

"Lahan tersebut Cuma statusnya saja yang hutan, padahal fakta di lapangan tidak ada satupun tegakan pohon di lokasi itu, hal itulah mengapa kita usulkan untuk dijadikan pengembangan lahan pertanian, tambah dan badan jalan," katanya.

Jhon mengatakan, untuk pembangunan badan jalan ke depannya akan dilaksanakan melalui programkan tahun jamak.

"Pelepasan kawasan hutan harus dilakukan 2016 ini, sebab proyek tahun jamak tersebut rencananya akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Dan apabila tidak mendapatkan izin maka bisa dipastikan proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan," ucapnya.

Jhon berharap, pemerintah pusat nantinya bisa mengabulkan usulan pelepasan kawasan hutan yang di ajukan pemerintah Kotawaringin Timur tersebut, sebab jika tidak tentunya pembangunan di daerah itu tidak akan bisa berkembang.

"Dampaknya tentunya akan sangat banyak, target swasembada beras akan gagal, produksi perikanan tidak meningkat, dan yang pasti rencana membuka daerah terisolasi tidak dapat terlaksana," jelasnya.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016