"Selama kepengurusannya berpolemik atau bermasalah dan tidak ada kejelasan, maka saya tidak akan memberikan anggaran pembinaan," kata Halikinnor di Sampit, Rabu.
Pemberian anggaran pembinaan terhadap kepengurusan yang bermasalah dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada administrasi, sehingga anggaran pembinaan tidak dapat di pertanggungjawabkan.
"Kita akan segera menyurati Pengcab bermasalah itu untuk segera melakukan pembenahan sehingga kepengurusannya bisa sah dan dapat di pertanggungjawabkan," ucapnya.
Halikinnor juga berharap pengurus cabang olahraga (Cabor) di tingkat provinsi Kalteng untuk menegur kepengurusan kabupaten yang masih bermasalah dan belum legal tersebut sehingga mereka bisa berbenah.
"Berdasarkan data yang ada di kita, di Kotawaringin Timur ada 23 Pengcab cabang olahraga, dan dari jumlah itu ada dua Pengcab yang bermasalah. Yang bermasalah ini kita minta untuk segera berbenah, agar anggaran pembinaan bisa kita berikan," jelasnya.
Lebih lanjut Halikinnor mengatakan, penyelesaian Pengcab bermasalah bukan menjadi tugas dan wewenang KONI kabupaten, tugas KONI kabupaten hanya sebatas memfasilitasi pembinaan.
Sementara itu, penggiat dan juga pelatih sepak bola Kotawaringin Timur berlisensi C nasional, Rudi menuding kepengurusan PSSI daerah itu ilegal karena sejak kepengurusan periode 2010-2014 di bentuk sampai saat tidak pernah dilakukan musyawarah cabang (Muscab).
"Kami berharap kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur segera membentuk pengurus baru agar pembinaan sepak bola di daerah itu bisa jalan kembali," katanya.
Rudi menilai, kepengurusan PSSI Kotawaringin Timur yang saat ini adalah ilegal karena pembentukan dengan cara rekayasa dan sarat kepentingan sejumlah oknum yang mencari keuntungan pribadi.
0 Response to "Ini ancaman KONI Kotim terkait pengcab bermasalah"
Posting Komentar