Pejabat Terkesan Menggampangkan dan Melupakan Gizi Anak

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Pejabat pengambil kebijakan di sejumlah daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, terkesan menggampangkan dan melupakan persoalan pemenuhan gizi anak dan perempuan sejak usia remaja, serta ibu hamil hingga melahirkan bayinya.

Kesan menggampangkan dan melupakan persoalan gizi itu merupakan pandangan serta kesimpulan dari diskusi editor gathering yang diikuti sejumlah insan pers di Provinsi ini, kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, Sutransyah di Palangka Raya, Minggu.

"Menyadari kondisi itu, sejumlah insan pers di provinsi mempunyai komitmen yang kuat agar persoalan gizi perempuan remaja, hamil hingga melahirkan serta bayi dilahirkan harus menjadi perhatian serius dari pejabat pengambil kebijakan," bebernya.

Wartawan senior Kalteng ini mengakui, mempengaruhi pejabat pemangku kebijakan agar memiliki komitmen yang kuat dalam pemenuhan gizi tersebut bukan perkara mudah. Hanya, dia tetap berkeyakinan apabila persoalan ini konsisten dikawal media, pasti akan mendapat perhatian serius dari pejabat.

"Saya mengajak media yang ada di Kalteng ini tidak banyak mempertimbangkan pembuatan berita soal stanting, khususnya pemenuhan gizi terhadap anak, perempuan remaja, ibu hamil hingga melahirkan serta bayi yang dilahirkan," kata Sutransyah.

Koordinator Projek Kalteng IMA Wolrd Health, Hudallah mengungkapkan, media mempunyai kekuatan dalam mengubah arah kebijakan pemerintah. Bahkan pemberitaan media menjadi sebuah isu yang ramai diperbincangkan pengambil keputusan. Tidak heran, ada istilah media yang mampu membawa perubahan sebuah negara.

"Kita perhatikan, media berperan memunculkan isu yang akhirnya mendapatkan perhatian pemerintah. Karena itu, keterlibatan media dalam kampanye gizi nasional untuk pencegahan stanting, berperan strategis," tegasnya.

Menurut Hudallah, keterlibatan media dalam program kampanye gizi nasional, tidak bisa dihilangkan. Semua harus berpikir mengkampanyekan gizi untuk pencegahan stanting. Karena tujuannya sangat mulia, untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang mempunyai daya saing dan sehat.

Dia mengatakan, media mampu membuat sebuah opini terhadap pejabat pengambil kebijakan, sehingga konsen dalam pemenuhan gizi sejak perempuan menginjak usia remaja, hamil dan melahirkan anak. Karena secara jujur, banyak kepala daerah yang lupa akan pentingnya pemenuhan gizi bagi bayi sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

"Yang kita pikirkan, untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sampai bonus demografi tahun 2030, menjadi bencana bagi Indonesia. Kalau kita tidak mempersiapkan generasi yang cerdas dan mempunyai daya saing, bonus demografi merupakan mimpi buruk bagi Indonesia," kata Hudallah.