"Realiasi PBB dari sektor perkebunan hingga memasuki triwulan IV ini masih belum maksimal dibanding dua sektor lainnya," kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Barito Utara Nuryakin di Muara Teweh, Kamis.
Menurut Nuryakin secara keseluruhan realisasi PBB selain sektor perkebunan juga disumbang dari sektor perhutanan dan pertambangan selama periode Januari - Oktober 2016 sudah mencapai Rp32,7 miliar atau 180,27 persen dari target Rp18,1 miliar.
Penerimaan PBB untuk sektor perhutanan terealisasi Rp4,2 miliar atau 116,11 persen dari Rp3,6 miliar.
"Sementara realisasi PBB dari sektor pertambangan berasal dari minyak dan gas bumi dan non Migas sebesar Rp26,8 miliar atau 237,47 persen dari target Rp11,3 miliar dan merupakan penyumbang terbesar PBB di daerah ini," kata Nuryakin didampingi Kepala Bidang Pendapatan, Mastur.
Nuryakin menjelaskan, penerimaan PBB dari sektor pertambangan disumbang dari migas yakni Rp13,3 miliar atau 2.579 persen dari target Rp515,8 juta.
Sedangkan penerimaan bagi hasil pajak dana perimbangan dari pemerintah pusat berasal dari non migas mencapai Rp13,8 miliar atau 125,56 persen dari rencana Rp10,7 miliar.
Pihaknya bersyukur realisasi bagi hasil PBB ini sudah melebihi dari yang ditargetkan sebelum akhir tahun ini.
"Selama ini kami hanya menerima laporan realisasi pembayaran PBB, sedangkan yang berwenang melakukan penagihan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh," jelas dia.
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Response to "Realisasi Bagi Hasil PBB Perkebunan Barito Utara Masih Minim"
Posting Komentar