Perangkat Desa Terlibat Politik Praktis Akan Ditindak Tegas, kata Pj Bupati Barsel

Buntok (Antara Kalteng) - Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah akan menindak tegas perangkat desa yang berpolitik praktis pada pemilihan kepala daerah 2017 mendatang.

"Kalau kedapatan perangkat desa, apalagi Aparatur Sipil Negara yang ikut berpolitik praktis akan diberikan sanksi tegas,"katanya saat membuka pelatihan awal masa tugas bagi perangkat desa yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di aula Setda Barsel di Buntok, Selasa.

Karena lanjut Mugeni, Kepala desa, perangkat desa maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang ikut serta dan terlibat politik praktis pada pelaksanaan Pilkada Barito Selatan.

"Ketentuan terkait hal itu sudah ada dan jelas. Jadi kalau ada yang terlibat kampanye, pasti kita tak ragu untuk mengambil tindakan tegas,"kata dia.

Ia berharap, ASN, kepala desa maupun ASN di wilayah Barito Selatan ini untuk mematuhi aturan tersebut.

"Biarkan paslon yang saat ini tengah berlaga untuk memperebutkan kursi Bupati dan Wabup Barsel periode 2017-2022 mendatang,"ucap dia.

Semua orang memang punya hak memilih tak terkecuali yang berstatus ASN, namun bukan berarti dia harus ikut-ikutan langsung kampanye atau memasang baliho salah satu pasangan calon.

"Kita juga tak bosan-bosan menyampaikan hal tersebut pada setiap kegiatan, karena, menjaga netralitas ASN merupakan salah satu tugas pokoknya seorang Pj Bupati,"demikian kata dia.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016