Pemkab Kotim Harus Jeli Maksimalkan PAD, Kata Anggota DPRD Ini

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Awai F Mattali meminta Pemkab Kotim untuk lebih jeli dalam memanfaatkan setiap potensi guna memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Program pembangunan daerah setiap tahun terus bertambah dan semakin banyak yang dibiayai, untuk itu pemkab dituntut harus bisa meningkatkan PAD karena apabila hanya berharap dari sumber pembiayaan dana perimbangan dari pusat tentunya tidak akan cukup," katanya di Sampit, Jumat.

Lebih lanjut Awai mengatakan, untuk meningkatkan PAD pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan jeli dalam membaca setiap potensi sumber PAD.

Dengan kejelian dan kreatif setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diharapkan PAD Kotawaringin Timur pada 2017 nanti bisa meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp175 miliar.

Menurut Awai, pada 2027 nanti PAD Kotawaringin Timur ditargetkan bisa mencapai Rp200 miliar lebih, untuk itu SKPD diminta untuk lebih kreatif dalam menggali sumber PAD.

Sedikitnya ada dua sektor sumber PAD di Kotawaringin Timur yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yakni pajak Bumi dan Bangunan kemudian pajak sektor galian C.

"Sebetulnya sudah lama kita di DPRD Kotawaringin Timur ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih maksimal memanfaatkan potensi sumber PAD dari galian C tersebut, namun keliatannya belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah daerah," katanya.

Awai mengatakan, pajak bumi dan bangunan bisa dijadikan sumber pendapatan yang maksimal, pemerintah didorong untuk memperbaharui data objek pajak tersebut karena setiap tahun perkembangan dan luas bangunan juga mengalami perubahan di objek pajak tersebut.

"Harus diperbarui data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) karena perkembangan daerah terus meningkat," katanya.

Persoalan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kotawaringin Timur saat ini adalah masih mengalami kekurangan tenaga. Untuk itu DPRD mendorong agar pemerintah setempat bisa mencari formulasi untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja pada dinas teknis tersebut.

"Kami juga mendorong agar pemerintah daerah Kotawaringin Timur bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait kekurangan aparatur sipil Negara (ASN) tersebut," demikian Awai. 

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016