Pemda Perlu Gandeng TNI Buka Daerah Terisolasi, Kata Ketua DPRD Ini

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Jhon Krisli meminta pemerintah daerah itu untuk menggandeng TNI dalam membangun jalan untuk membuka daerah terisolasi di kabupaten tersebut.

"Saya lihat TNI memiliki kemampuan untuk itu, dan sekarang pemerintah tinggal menyiapkan dasar hukum, perizinan dan anggaran," katanya di Sampit, Kamis.

Jhon mengungkapkan, dasar hukum dan perizinan sangat penting karena sebagain wilayah yang akan dibangun jalan masih dalam status kawasan hutan.

Pembangunan jalan di wilayah pedalaman untuk membuka akses daerah terisolasi tersebut merupakan sebuah kebutuhan mendesak, sebab masih banyak desa di Kotawaringin Timur yang tidak memiliki akses jalan darat.

Menurut Jhon, dengan dilibatkannya TNI untuk membuka akses jalan di wilayah pedalaman diharapkan bisa segera terwujud.

Sedikitnya ada sembilan ruas jalan ke wilayah pedalaman yang perlu segera dibangun.

"Sepetinya pada 2017 pembangunan jalan itu bisa dimulai karena sebelumnya pemerintah pusat berjanji izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut akan terealisasi pada Desember 2016. Melalui program Karya Bhakti TNI, diharapkan jalan tersebut bisa terbangun. Untuk pelaksanaannya kami sudah koodinasikan dengan pihak terkait seperti Dandim 1015 dan juga tim anggaran esekutif," katanya.

Salah satu jalan yang rencananya akan dibangun melalui program Karya Bhakti TNI adalah mulai dari Desa Tumbang Tilap ke Desa Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai. Jalan sepanjang 22,7 kilometer itu akan membuka akses sedikitnya 15 desa.

Dari jalan sepanjang 22,7 kilometer dengan lebar badan jalan 6,6 meter tersebut 7,6 kilometer diantaranya melewati kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK).

"Jika dilihat dari badan jalan dengan lebar 6,6 meter dan panjang 7,6 meter maka luasan kawasan hutan yang akan terpakai diperkirakan setara dengan 3,3 hektare," terangnya.

Jhon mengaku sangat mendukung jika sebagian pembangunan jalan itu melibatkan anggota TNI, dengan demikian dari sisi efiseinsi dan penghematan anggaran bisa terlaksana.

"TNI nantinya khusus untuk membuka akses jalan, setelah itu untuk perencanaannya dilakukan oleh dinas teknis dan instansi terkait yang melanjutkan," demikian Jhon.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016