"Pengukuhan sapu bersih pungli ini tujuannya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," katanya di Buntok, Rabu.
Penjabat Bupati itu mengatakan pada 21 Oktober 2016 lalu, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 87/2016 tentang Sapu bersih Pungli.
"Sapu bersih pungli ini merupakan kebijakan hukum pertama Presiden Joko Widodo untuk menangani pungutan liar," kata usai acara Nusantara Bersatu yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati setempat.
Menurut dia, pemberantasan pungli ini merupakan salah satu prioritas lantaran banyak keluhan tentang pungli yang diterima Presiden dan jika tidak ditangani secara baik dan benar, maka pengusaha atau investor akan semakin malas berinvestasi di Indonesia.
"Terkait dengan hal itu, maka kita mengukuhkan Satgas Sapu bersih Pungli di Barsel dan satgas akan memberantaskan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien serta mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pungli," ucap dia.
Ia berharap kepada instansi yang tergabung dalam satgas sapu bersih pungli Barsel tersebut dapat bekerja secara efektif dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi pelayanan publik.
Selain itu juga mereka akan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang upaya anti pungutan liar sambil mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, seperti jaringan informasi teknologi dan aplikasi pelaporan yang memadai.
"Dengan adanya teknologi seperti itu, maka masyarakat bisa melaporkan apabila ada pungutan liar dan Satgas akan menindaklanjuti untuk memberantas pungli itu," ucap dia.
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Response to "Kukuhkan Satgas Saber Pungli, Barsel Akan Segera Buat Aplikasi Pelaporan"
Posting Komentar