Masyarakat jangan tergiur promo umrah murah, kata legislator

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Sugianor mengatakan, kasus biro perjalanan menawarkan biaya umrah murah yang kini tersangkut kasus hukum menjadi pelajaran berharga baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

"Dengan terungkapnya kasus tersebut pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi biro perjalanan ibadah," kata Sugianor saat dikonfirmasi dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa.

Selain itu, masyarakat juga harus lebih berhati-hati dan jeli serta agar tak tergiur dengan iming-iming promo perjalanan umrah murah.

Terlebih lagi, belum lama ini Kementerian Agama telah menetapkan biaya acuan umrah senilai Rp20 juta yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk memilih paket perjalanan umrah yang masuk akal, sehingga tidak terjebak pada paket murah berisiko.

Harga referensi itu sesuai Keputusan Menteri Agama No.221 tahun 2018 soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi yang terbit pada 13 April.

Sampai saat ini sejumlah biro perjalanan umrah tersangkut kasus dugaan penipuan terhadap jamaah.

Pertama ialah PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours dengan jumlah korban 86.720 orang dengan nilai penawaran perjalanan Rp15-Rp18 juta.

Kedua ialah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) jumlah korban 63.310 orang dengan penawaran paket perjalanan Rp14 juta.

Selanjutnya PT Solusi Balad Lumampah jumlah korban 12.845 orang dengan penawaran paket perjalanan senilai Rp18-23 juta.

Kemudian PT Hannien Tour jumlah korban 3.065 orang dengan penawaran paket perjalanan Rp11-Rp23 juta.

Terakhir ialah Assyifa Mandiri Wisata jumlah korban sebanyak 1.800 orang dengan paket yang ditawarkan senilai Rp24-36 juta.

"Untuk itu beberapa kasus yang membelit agen travel umrah ini harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tak muncul lagi korban penipuan berkedok umrah murah. Apalagi kementerian telah menetapkan biaya acuan senilai Rp20 juta," katanya.

Masyarakat pun diminta dapat berkoordinasi dengan kantor kementerian agama setempat jika memerlukan kepastian legalitas agen umrah.