Disdukcapil Segera Selesaikan Kendala Pencetakan KTP-el

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dari fraksi PDI Perjuangan Neni A Lambung meminta Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera menyelesaikan kekurangan daya listrik yang berakibat terkendalanya pencetakan KTP elektronik.

"Saya minta ini untuk segera diselesaikan karena akan berimbas pada lamanya penyelesaian pencetakan KTP elektronik," kata Nenie di Palangka Raya, Senin.

Menurut dia, keadaan tersebut juga akan berkibat pada menumpuknya daftar antrean dan pencetakan KTP.

"Untuk itu saya meminta Disdukcapil segera mencari solusi permasalahan tersebut terlebih lagi program mereka berkaitan langsung dengan masyarakat," kata Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya ini.

Kendala tersebut terjadi usai kantor Disdukcapil yang awalnya berada di Jalan Tjilik Riwut berpindah ke Komplek Perkantoran Wali Kota di Ir Soekarno, Lingkar Dalam Palangka Raya.

Hansyah Bandi salah satu warga mengatakan, kendala listrik tersebut juga berpengaruh terhadap proses layanan kependudukan.

"Kemarin saat saya ke Kantor Dukcapil untuk perekaman, petugas mengatakan tengah mengalami kendala teknis serta daya listrik kurang. Kami pun diminta bersabar," kata pria 35 tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Zulhikmah Ravieq juga mengaku pihaknya terkandala dalam memproses pencetakan KTP Elektronik, dikarenakan kurangnya pasokan daya listrik untuk mengoperasionalkan perangkat kerasnya, seperti komputer, server, dan peralatan penunjang lainnya.

Dia mengatakan, Kendala tersebut diakibatkan perpindahan dari kantor lama ke bangunan baru. Kesiapan infrastruktur di kantor baru ternyata belum maksimal, yakni jaringan internet yang belum terpasang dan kurangnya pasokan daya listrik untuk mengoperasionalkan peralatan.

Ia menjelaskan, daya listrik kantor baru Disdukcapil sekarang ini hanya 23.000 VA, sedangkan minimal untuk bisa mengoperasionalkan server, komputer dan peralatan penunjang lainnya minimal 65.000 VA.

"Kami sudah menyampaikan permasalahan tersebut melalui surat ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, bahwa saat ini belum bisa melaksanakan proses administrasi kependudukan seperti biasa. Oleh sebab itu, kami juga minta agar pusat segera merelokasikan jaringan data ke kantor baru," katanya.