"APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) setiap desa wajib menganggarkan BUMDes, tapi karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa yang belum memadai sehingga ada desa yang belum bisa membentuk BUMDes, sehingga dananya belum terpakai," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Redy Setiawan di Sampit, Jumat.
Kotawaringin Timur memiliki 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Dari jumlah tersebut, saat ini sudah ada 92 desa yang membentuk BUMDes dan menjalankan berbagai jenis usaha.
Rata-rata BUMDes di Kotawaringin Timur menjalankan usaha di bidang air bersih, penyaluran pupuk, simpan pinjam dan lainnya. Ada beberapa desa yang BUMDes mereka sudah berjalan baik, di antaranya Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, bahkan menjadi percontohan provinsi.
Beberapa desa belum membentuk BUMDes umumnya karena terkendala sumber daya manusia. Belum banyak warga desa yang siap menjadi pengurus BUMDes dan mengelola usaha yang dijalankan.
"Untuk membantu masalah ini, nanti akan ada pelatihan untuk mengatasi kendala sumber daya manusia dalam membentuk pengurus BUMDes. BUMDes sangat strategis untuk membantu kebutuhan masyarakat, sekaligus memberi pemasukan untuk kas desa," kata Redy.
Besarnya dana yang diterima desa dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) harus dimanfaatkan maksimal. Di antaranya dengan mengembangkan usaha desa melalui BUMDes.
Redy yakin, potensi desa memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha. Jika usaha yang dijalankan BUMDes maksimal, tidak menutup kemungkinan desa akan mampu mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada kucuran dana dari pemerintah.
Editor: Admin Kalteng
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 Response to "Desa Di Kotim Didorong Berdayakan Bumdes"
Posting Komentar