Ketua Komisi D DPRD Kalteng, Artaban di Palangka Raya, Senin, mengatakan kerjasama merealisasikan PTSL dengan menggandeng kelurahan jangan menjadi alasan BPN Kalteng untuk lepas tanggungjawab ketika realisasinya tidak sesuai target.
"Seharusnya BPN Kalteng menjalin kerjasama itu kepada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, bukan dengan Lurah jika ingin PTSL terrealisasi sesuai target. Pemkab/Pemkot itu kan punya kekuatan untuk memerintahkan aparatur hingga tingkat paling bawah," tambahnya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan II Kalteng meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini mengaku menaruh curiga terhadap BPN yang lebih memilih langsung menggandeng lurah dibandingkan Pemkab/Pemkot terkait upaya merealisasikan target PTSL itu.
Dia mengatakan apabila BPB Kalteng kerjasama dengan Pemda, maka sosialisasi PTSL tersebut akan semakin optimal. Sebab, Pemda memiliki sarana yang cukup untuk mensosialisasikannya.
"Kita dari DPRD Kalteng memberikan perhatian khusus terhadap realisasi PTSL ini. Rencananya pekan depan kita akan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPN Kalteng. Kita ingin mengetahui secara detail seperti apa perkembangan PTSL," kata Artaban.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton juga menyayangkan BPN Kalteng tidak menggandeng tim Dayak Misik. Sebab, salah satu program tim Dayak Misik tersebut juga mensertifikasi tanah, sehingga akan sangat membantu BPN Kalteng merealisasikan program PTSL.
"Kalau BPN Kalteng menggandeng Dayak Misik, saya yakin realisasi PTSL akan sesuai target. Ya paling tidak 70 ribu bidang tanah bersertifikat bisa terlaksana. Kalau hanya baru sekitar 15 ribu bidang tanah di sertifikatkan sesuai PTSL, sangat kecil sekali," kata Borak.
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 Response to "BPN Jangan Lepas Tanggungjawab Terkait PTSL, Kata Anggota DPRD Ini"
Posting Komentar