Pemda Kotim Dinilai Belum Maksimal Gali PBB PP, Kenapa Ya?

Sampit (Antara Kalteng) - Sekretaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo menilai pemerintah daerah itu belum maksimal gali Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB PP).

"Saya yakin jika PBB digali lebih maksimal lagi maka pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu bisa meningkat dan hal itu tentunya akan mendongkrak besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotawaringin Timur," katanya di Sampit, Minggu.

Handoyo mengatakan, potensi PAD di sektor PBB sangat besar, tapi sayangnya pemerintah daerah belum mampu memanfaatkan dengan baik peluang yang ada. Supaya pungutan PBB bisa maksimal maka pemerintah daerah harus melakukan sistem jemput bola.

Menurut Handoyo, masih rendahnya penggarapan di sektor PBB karena kurangnya sosialisasi dan penyebarluasan tentang pentingnya retribusi PBB bagi pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan dari ektor PBB pemerintah Kotawaringin Timur harus melibatkan berbagai unsur perangkat daerah hingga ke tingkat pedesaan untuk mensosialisasikan hal tersebut.

"Untuk mencapai itu emua kesadaran dari masyarakat kita juga mesti dibangun untuk aktif membayar PBB, karena ada persepsi masyarakat yang salah, yakni terkait PBB ini kerap masuk kantong pribadi. Nah sekarang tugas kita bersama memastikan jika apa yang dibayar itu digunakan sepenuhnya untuk masyarakat setempat juga," katanya.

Handoyo mengatakan,"jika masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik tentang pembayaran PBB," maka akan mampu mendongkrak peningkatan PAD. Dengan begitu tentunya secara berlahan daerah bisa mengurangi ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat.

Dikatakan Handoyo, seiring pembangunan yang begitu pesat, nilai jual di daerah ini pun mengalami peningkatan, dan bisa mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor PBB.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016