Gubernur Kalteng Disarankan Dengar Masukan Dari Semua Pihak, Jangan Hanya Satu Pihak!

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kalangan DPRD Kalimantan Tengah menyarankan Gubernur Sugianto Sabran tidak hanya meminta maupun mendengar masukan dari satu pihak melainkan semua pihak terkait berbagai kebijakan.

Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Demokrat Srio Sako Hartanan di Palangka Raya, Selasa mengatakan pertimbangan ataupun masukan dalam membuat kebijakan justru sangat baik apabila dari berbagai pihak, termasuk yang dianggap kontra.

"Jangan hanya mendengarkan dari pihak yang dianggap positif. Pihak yang dianggap negatif pun sebenarnya harus didengarkan. Jadi masukan tidak hanya dari satu arah. Seperti itu pemimpin yang baik," ucapnya.

Mantan Anggota DPRD Kota Palangka Raya ini mengaku memiliki pengalaman ketika dihubungi Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 Agustin Teras Narang terkait sikapnya yang mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) memindahkan kas maupun gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Kalteng (BPK) ke Bank Republik Indonesia (BRI).

Dia bercerita pada saat itu Teras Narang sangat menolak kebijakan Pemkot tersebut karena BPK milik Pemerintah Daerah se-Kalteng. Namun, Teras Narang tetap mendengarkan pandangan pihak yang mendukung kebijakan Pemkot bahkan justru membenarkan tindakan tersebut setelah memahami kondisinya.

"Sikap saya pada saat itu kan jelas bertentangan dengan Teras Narang, tapi beliau menghubungi dan mendengarkan penjelasan saya. Seperti itu pemimpin yang baik. Dia mendengarkan semua pihak, termasuk yang kontra terhadap dirinya," kata Srio Sako.

Di tempat terpisah Ketua Komisi A DPRD Kalteng Freddy Ering juga mengharapkan Gubernur harus benar-benar selektif dalam mendengarkan saran maupun masukan dari penasehat, khususnya orang-orang sekitar.

Dia mengatakan, penasehat dalam membuat suatu kebijakan harus berkompeten serta memahami berbagai permasalahan. Sebab, bukan tidak mungkin masukan ataupun pertimbangan yang justru menyesatkan dan merugikan Gubernur.

"Sekarang banyak yang mulai berpikir, kasihan Gubernur. Banyak kebijakan yang justru melanggar aturan dan sangat merugikan Gubernur sendiri. Gubernur perlu bijaksana merekrut orang. Terpenting, manfaatkan birokrat secara objektif," demikian Freddy.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016