Anggota DPRD Ini Sarankan Pihak Kementerian PUPR Bisa Datang Dan Lihat Banjir Trans Kalimantan

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Artaban menyarankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat datang dan melihat langsung banjir yang terjadi di jalan Trans Kalimantan poros tengah.

Usulan untuk membangun jembatan layang sebagai upaya menanggulangi banjir di Trans Kalimantan itu telah beberapa kali disampaikan Dinas Pekerjaan Umum Kalteng, namun sampai sekarang belum disetujui, kata Artaban di Palangka Raya, Rabu.

"Perbaikan jalan itu bukan tanggungjawab Pemprov Kalteng, tapi Pemerintah Pusat melalui Kemen PUPR. Kalau mengatasi banjir dengan cara meninggikan jalan, tetap bukan solusi. Harus dibangun jembatan dan itu sudah diusulkan," tambahnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyebut posisi jalan trans Kalimantan poros tengah tersebut sangat strategis. Sebab, jalan tersebut menghubungkan Palangka Raya dengan lima Kabupaten di wilayah Barito.

Dia mengatakan sejak pemerintahan Gubernur Agustin Teras Narang, jalan trans Kalimantan poros tengah selalu mengalami kebanjiran, alhasil mengganggu mobilisasi masyarakat dari Palangka Raya menuju lima Kabupaten di Barito maupun sebaliknya.

"Kita memang tidak ada menganggarkan perbaikan jalan trans Kalimantan itu. Kan Dinas PU Kalteng sudah mengusulkan di perbaiki. Kalau tidak juga disetujui pembuatan jalan layang itu, ya suruh saja pihak Kemen PUPR melihat langsung kondisinya. Itu solusi yang bisa kita tawarkan dari DPRD," kata Artaban.

Sebelumnya di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail mengaku telah kembali mengusulkan kepada pemerintah pusat segera membangun jembatan, sehingga ketika musim hujan masyarakat tidak terganggu melintasi akibat terjadi banjir.

Dia menyebut informasinya Pemerintah saat ini juga tengah berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota terkait langkah penanganan sementara banjir di jalan Trans Kalimantan poros tengah itu.

"Saya sudah dua kali meninjau. Hasil pengamatan, ketinggian masih di bawah 50 senti meter sehingga meski arus lalu lintas tersendat, belum mengakibatkan pada pasokan bahan pokok dan BBM ke kabupaten lain yang harus ditempuh melalui jalur itu," kata Ismail. 

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016