Bangun kompleks perkantoran Pemkot telah dianggarkan Rp89,5 miliar

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah menganggarkan Rp89,5 miliar untuk melanjutkan pembangunan gedung kompleks perkantoran pemerintah kota setempat.

"Untuk tahun ini Disperkim fokus pembangunan kantor pemerintah Kota Palangka Raya, pada 2018 ada 14 gedung SOPD ditambah gedung wali kota dan DPRD," kata Plt Kepala Disperkim Kota Palangka Raya, Rawang melalui Kabid Pengembangan Prasarana Lingkungan Kota, Sonata Firdaus, Kamis.

Pagu anggaran pembangunan masing-masing gedung disiapkan Rp5 miliar. Sementara untuk kelanjutan proses ganti rugi lahan pihaknya menyiapkan Rp9,5 miliar.

"Sementara untuk gedung yang pembangunannya belum selesai akan kita anggarkan pada APBD perubahan 2018 atau APBD murni 2019 dengan melihat ketersediaan anggaran," katanya.

Saat ini kelanjutan dari tahapan pembangunan telah melalui proses perencanaan pembangunan gedung. Pihaknya pun menargetkan pada Mei mendatang proses lelang fisik dapat dinilai.

Dia pun mengakui bahwa di lingkungan komplek perkantoran pemerintah kota yang terletak di Jalan Soekarno tersebut masih ada sejumlah lahan masyarakat belum dibebaskan.

"Pada dasarnya masyarakat setuju tanahnya akan dibebaskan. Sampai saat ini tim terus berproses untuk negosiasi sehingga dalam pembebasan lahan tidak ada pihak yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia mengatakan pembangunan komplek perkantoran pemerintah kota setempat ditargetkan selesai 2018.

"Pada 2018 ditargetkan seluruh pembangunan komplek perkantoran badan dan dinas selesai pembangunannya," kata Riban.

Saat ini sejumlah gedung di komplek perkantoran tersebut telah selesai dibangun dan ditempati oleh beberapa dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

"Nanti maksimal akhir 2018 kita ingin perkantoran pemerintah kota dapat pindah ke komplek perkantoran tersebut. Perpindahan itu juga untuk mempermudah pelayanan. Selama ini letak sejumlah kantor saling berjauhan sehingga menyulitkan warga saat berurusan," katanya.

Selain alasan untuk mempermudah pelayanan masyarakat, pemindahan komplek kantor pemerintah kota ini juga karena kantor yang digunakan badan dan dinas kota saat ini berstatus pinjam pakai.