Mampukah! Kabupaten Seruyan Keluar dari Satus Tertinggal?

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Sudarsono yakin kabupatennya akan keluar dari status daerah tertinggal sesuai target dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Kita yakin Seruyan mampu keluar dari kategori kabupaten tertinggal satu-satunya di Kalteng," kata Sudarsono di Kuala Pembuang, Minggu.

Ia mengatakan, dua bulan lalu dirinya diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara untuk menghadiri rapat evaluasi pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi Seruyan sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 5,2 persen.

Selain dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan Seruyan dari berbagai sektor juga sudah lebih baik. Seperti dari infrastruktur jalan, hampir seluruh desa dapat diakses melalui jalan darat. Begitu pula dengan kelistrikan, hampir seluruh desa juga sudah teraliri listrik, khususnya melalui jaringan PLN.

"Jadi keluarnya status Seruyan sebagai kabupaten tertinggal sebenarnya bisa saja dilakukan lebih cepat, namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, sehingga penetapan keluarnya status kabupaten tertinggal harus menunggu 2019," katanya.

Baca: Tergolong Kabupaten Tertinggal, Gubernur Diminta Lebih Perhatikan Pembangunan Seruyan

Orang nomor satu di "Bumi Gawi Hatantiring" ini mengaku tidak terlalu mempersoalkan masalah status tertinggal sepanjang masyarakat khususnya pemerintah daerah masih terus berbuat untuk kemajuan daerah Seruyan.

"Kita tidak perlu mempersoalkan hal tersebut. Kita hanya cukup mengambil sisi positif dari penetapan tersebut," katanya.

Menurutnya, gelar daerah tertinggal harus menjadi bahan evaluasi serta motivasi agar seluruh elemen masyarakat untuk berbuat lebih baik sehingga Seruyan dapat keluar dari kategori tersebut.

"Dimasukkannya Seruyan dalam kategori tertinggal juga tidak sepenuhnya tepat, karena data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, yang salah satunya menyebutkan hanya 50 persen atau 50 desa yang dapat diakses melalui jalan darat. Padahal kondisi di lapangan tidak demikian," katanya.