Ini yang Harus Menjadi Perhatian Serius SOPD Gumas

Kuala Kurun (Antaranews Kalteng) - Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Arton S Dohong meminta kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintahan Kabupaten setempat agar mengevaluasi kendala dalam melaksanakan kegiatan di tahun Anggaran 2017 yang lalu.

Arton mengatakan, berdasarkan laporan data SOPD yang masuk, mana yang terealisasi yang masuk, realisasi pendapatan sebesar 93,09 persen dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Sedangkan untuk belanja, baik itu belanja langsung dan tidak langsung realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 31 Desember 2017, untuk keuangan yaitu 93,33 persen dan fisik 95,30 persen.

"Itu menandakan, perhatian terhadap kewajiban mencapai target telah berjalan dengan baik walaupun masih ada yang belum memenuhi target.Untuk itu, saya minta semua SOPD mengevaluasi kembali kendala dalam melaksanakan kegiatan tahun lalu," katanya di Kuala Kurun, Senin.

Arton juga menyampaikan ada lima hal yang harus menjadi perhatian SOPD yaitu, dengan tidak terealisasinya dana alokasi, baik fisik maupun non fisik untuk tahap IV tahun anggaran 2017, diminta kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar bisa diberikan solusi.

Kedua, dengan telah disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2007, kepada SOPD pengelola dana alokasi khusus (DAK) untuk segera mempelajari dan melakukan penyesuaian. Apabila perlu, segera dilaksanakan kegiatannya. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran DAK yang diwajibkan tiga tahap yakni tahap pertama 25 persen, 45 persen, dan 30 persen.

Ketiga, Kepala Badan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah (BP3D) melalui tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran supaya memonitor evaluasi fisik dan keuangan DAK dan dilaporkan setiap bulan.

Keempat, sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010, pengguna anggaran diwajibkan mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

"Kelima, untuk SOPD yang telah dibebankan target pada 2018 agar dapat lebih mengoptimalkan dan bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan," tandasnya.

Ia menambahkan, dengan dilaksanakannya penandatangan pakta integritas dan pernyataan kesanggupan pencapaian target Pendapata Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

"Ini merupakan komitmen dari pimpinan SOPD, atas kesanggupannya untuk mencapai target PAD tahun 2018 yang sudah ditentukan," demikian Arton S Dohong.