Tamiang Layang (Antara Kalteng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur, Kalimantan Tengah menyatakan dukungan dengan pencegahan korupsi yang dilakukan Deputi Pencegahan Korupsi KPK.
Ketua DPRD Bartim Broelalano di Tamiang Layang, Rabu, mengatakan, pihaknya memberikan dukungan secara penuh kepada lembaga anti rasuah KPK Republik Indonesia, melalui Divisi pencegahan tindak pidana korupsi untuk mecegah adanya praktik KKN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bartim melalui adanya monitoring evaluasi kinerja dalam melakasanakan pelayanan publik yang bersih.
"Adanya pencegahan secara dini, maka hak ini pula sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pemerintahan kabupaten yang amanah, bersih berwibawa," kata Broelalano.
Menurut politisi PDIP itu, program pencegahan korupsi adalah sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan pimpinan KPK, Saut Sitomurang dengan semua kepala Daerah, Ketua DPRD se Kalteng, Kapolda Kalteng, Kajati dan juga BPK Provinsi Kalteng beberapa waktu yang lalu di Palangka raya.
Politisi dari PDIP ini juga sangat bersyukur dan menyambut baik kedatangan deputi pencegahan KPK ke Kabupaten Bartim belum lama ini. Hal ini agar terciptanya perbaikan pelayanan pemerintahan yang bersih.
"Selaku wakil rakyat DPRD dalam menjalankan tupoksinya siap melakukan pengawasan penggunaan APBD untuk kepentingan rakyat," tukasnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Bartim Ariantho S Muller mengatakan, upaya pencegahan korupsi di Bartim merupakan bentuk upaya yang baik di Bartim untuk bersama-sama dengan kepala daerah, DPRD dan KPK agar bebas dari Korupsi.
"Kami yakin dan berharap bahwa penggunaan anggaran daerah bisa tertib dan transparan lebih-lebih kita DPRD juga diberikan pesan oleh BPK RI untuk terus mengawal dan mempertahankan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," terangnya.
Menurut politisi PKPI itu, DPRD tentu mendukung dan merasa terbantukan dan berharap peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi setiap pembangunan yang menggunakan keuangan daerah APBD.
Ariantho menyampaikan, segenap masyarakat perlu pula mengetahui bahwa pembinaan oleh KPK bukan karena ada sesuatu dianggap salah dalam pengelolaan anggaran. Namun lebih pada pengawasan dan pembinaan sehingga beberapa hal yang indikasinya bisa menyalahi aturan dapat dicegah dan diperbaiki sejak dini.
"Kita (DPRD) mendukung penuh upaya dari KPK agar Bartim Clean and Clear dari Korupsi dan penyalahgunaan penggunaan anggaran," demikian Ariantho
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2017
0 Response to "DPRD Bartim Dukung KPK dalam Pencegahan Korupsi"
Posting Komentar