Polres Kotim Pastikan Pengamanan Maksimal Pilkades Serentak

Sampit (Antara Kalteng) - Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, memastikan pengamanan maksimal pemilihan kepala desa serentak di 77 desa pada Sabtu (21/10).

"Personel bersenjata lengkap sudah disebar ke TPS (tempat pemungutan suara) di setiap desa yang menggelar pemilihan kepala desa," kata Kapolres AKBP Muchtar Supiandi Siregar melalui Kabag Operasional Kompol Muhammad Ali Akbar di Sampit, Jumat.

Polres sudah memetakan dan mengidentifikasi potensi kerawanan di tiap desa yang menggelar pemilihan kepala desa. Langkah pencegahan sudah dijalankan dengan melakukan pendekatan kepada calon kepala desa dan tim suksesnya, tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparatur pemerintahan setempat.

Setiap TPS akan dijaga oleh polisi. Untuk TPS tertentu yang dianggap rawan masalah, pengamanan menjadi perhatian khusus untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Pengamanan tidak hanya mengandalkan personel Polsek, tetapi juga bantuan personel dari Polres Kotawaringin Timur. Bahkan sudah didirikan Pos Pengaman Pilkades 2017 di markas Polres Kotawaringin Timur.

Pengamanan dilakukan dengan ketat agar tidak ada pihak yang mengganggu kelancaran dan keamanan pemilihan kepala desa. Bagi yang berniat membuat keonaran maka dipastikan akan ditindak tegas.

"Kami mengimbau semua pihak bersama-sama menjaga kondisi agar tetap kondusif. Masyarakat jangan mudah terpancing emosi karena kalau terjadi hal yang tidak diinginkan maka akan merugikan semua pihak," kata Ali.

Pelaksana Sekretaris Daerah, Halikinnor mengatakan, surat suara sudah tiba di desa masing-masing. Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan aman dan lancar.

"Kami minta camat bekerja dengan Kapolsek dan Danramil. Kita antisipasi dini. Ini pertama kali pilkades serentak, mudah-mudahan lancar, aman, jujur dan adil sehingga menghasilkan kepala desa terbaik," kata Halikinnor.

Pemerintah daerah menyatakan hari pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan hari libur. Namun bagi perusahaan yang tidak terkait dengan desa-desa yang menggelar pemilihan kepala desa, maka dipersilakan mengatur karena ada karyawan yang mungkin pengupahannya berdasarkan kerja harian sehingga akan kehilangan pendapatan jika tidak bekerja.

Editor: Admin Kalteng

COPYRIGHT © ANTARA 2017