Siap-siap! 577 Pejabat Barito Utara Dilantik 28 Desember 2016

Muara Teweh (Antara Kalteng) - Sebanyak 577 orang pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dijadwalkan dilantik pada 28 Desember 2016.

"Melihat banyaknya pejabat yang dilantik dan pengukuhan oleh Bupati Barito Utara, Nadalsyah, pada Rabu (28/12) itu mengambil tempat di arena terbuka Tiara Batara," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Utara (Barut), Masdulhaq di Muara Teweh, Minggu.

Menurut Masdulhaq, pelantikan pejabat baru ini juga berkenaan dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara atau dari hasil job fit.

Pemkab Barito Utara pada tahun 2017 mendatang sudah menggunakan STOK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) pemerintah daerah yang baru, sehingga diminta kepada sejumlah pejabat agar tidak keluar daerah dalam menghadapi persiapan pelantikan nanti.

"Adapun pejabat yang akan mengikuti pelantikan dan pengukuhan yakni pejabat eselon II.b sebanyak 24 pejabat, eselon III.a ada 46 pejabat, eselon III.b ada 84 orang, eselon IV.a mencapai 369 orang dan IV.b ada 54 pejabat," katanya.

Masdulhaq mengatakan, instansi yang tidak ikut dilantik nanti yakni Badan Penanggulangan Bencan Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Barito Utara, karena belum ada aturannya.

Sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menunggu surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri yang masih dalam proses.

"Kemungkinan kalau memang sudah SK Mendagri keluar para pejabat itu akan dilantik pada gelombang II termasuk yang tidak sempat dilantik pada gelombang I. Pelantikan tahap kedua akan dilaksanakan setelah pejabat yang cuti umroh dan cuti lainnya selesai," jelas dia.

Disamping itu, kata Masdulhaq, untuk pejabat ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemkab Barito Utara seperti UPT pendidikan, kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas serta perhubungan berdasarkan PP yang baru tersebut, maka kemungkinan untuk kepala UPT ini belum bisa ikut dilantik ataupun pengukuhan. Sebab aturannya masih dalam tahap proses.

"Dari hasil pelantikan dan pengukuhan ini nantinya akan dilaporkan kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri," kata Masduhaq.

Dalam penerapan peraturan pemerintah terkait perangkat daerah yang baru tersebut pemerintah Kabupaten Barito Utara dipimpin Sekretaris Daerah setempat Jainal Abidin telah melakukan konsultasi dan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara Regional VIII Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada akhir Nopember 2016.

Editor: Zaenal Abidin

COPYRIGHT © ANTARA 2016