Ini Sebab Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kotim Rawan Konflik

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo menilai pelaksanaan Pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar 9 April 2017 mendatang rawan terjadi konflik.

"Panitia pelaksana Pilkades serentak harus cermat dalam mendata pemilih. Sebab jika tidak maka potensi konflik antarpendukung bisa terjadi, terutama desa yang berada di sekitar perusahaan sawit," katanya di Sampit, Kamis.

Handoyo mengatakan, desa di sekitar perusahaan sawit rawan konflik dan diperebutkan karena mereka berpendapat ada bantuan anggaran setiap tahunnya dari pihak perusahaan selain dana desa dari pemerintah.

Dengan ketelitian dan kejelian penitia Pilkades serentak dalam mendata pemilih diharapkan mampu meredam terjadinya perselisihan antar pendukung calon kepala desa.

Handoyo juga meminta kepada panitia pelaksana Pilkades serentak untuk lebih teliti dalam memeriksa setiap persyaratan para calon kelapa desa, terutama untuk ijazah.

"Tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada oknum calon yang menggunakan ijazah palsu, untuk itu panitia harus teliti," katanya.

Untuk menghindari penggunaan ijazah palsu, panitia harus mengecek kebenaran setiap ijazah yang digunakan calon. Soal ijazah sangat penting selain memang kades harus memiliki SDM yang mumpuni juga agar tidak merugikan calon yang betul-betul menempuh pendidikan sesuai ketentuan.

"Minimal harus punya tanda legalisir dari sekolah yang bersangkutan dengan tanggal dan waktu terbarukan," katanya.

Handoyo berharap pelaksanaan Pilkades serentak nantinya bisa memberikan dampak kemajuan terhadap desa. Masyrakat didorong untuk memilih calon yang mumpuni dan mau bekerja membangun desa.

"Melalui Pilkades serentak ini kita harapkan bisa melahirkan pemimpin desa yang memiliki kemauan dan keinginan tinggi dalam membangun desa," kata seraya mengimbau masyarakat lebih pintar memilih, jangan memilih pecandu narkoba dan orang yang bermasalah.

"Untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau perselisihan antarpendukung, selain menjadi tugas panitia pelaksana Pilkades juga diharapkan peran serta dari aparat kepolisian dalam mengamankan sebelum maupun setelah pelaksanaan Pilkades," demikian Handoyo.
 

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016