Legislator Ini Ingin Pihak Swasta Turut Bangun Sektor Pertanian

Sampit (Antara) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Parimus meminta kepada pihak swasta untuk turut membangun sektor pertanian di daerah itu.

"Saya lihat selama ini di Kotawaringin Timur pembangunan sektor pertanian lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan tanaman padi," katanya di Sampit, Kamis.

Parimus berharap, ke depannya ada sebuah pergeseran, dan yang lebih berperan dalam pembangunan pertanian itu seharusnya pihak swasta dan koperasi.

Menurut Parimus, pembangunan pertanian tidak akan dapat terus menerus dilakukan oleh pemerintah, sebab pemerintah daerah memiliki keterbatasan kemampuan terutama dalam hal anggaran dan sumberdaya.

Peran pemerintah daerah dimasa mendatang lebih banyak diarahkan pada bidang pengaturan kebijakan.

Pembangunan pertanian sebetulnya ditentukan oleh tiga pilar pelaksana penopang, yakni pemerintah, swasta dan koperasi.

"Perluasan lahan pertanian, terutama lahan sawah di Kabupaten Kotawaringin Timur selama ini terkendala dengan aturan, dimana sebagian besar lahan yang akan dipergunakan masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP)," katanya.

Kondisi itu membuat Kabupaten Kotawaringin Timur sulit untuk berswasembada beras, bahkan sebaliknya justru mengalami kekurangan beras, hal tersebut memang sangat ironis sekali, memiliki lahan yang luas namun kekurangan beras.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Peternakan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DP3KP) Kotawaringin Timur, I Made Dikantara mengatakan, sepanjang 2015 lalu, Kotawaringin Timur mengalami kekurang beras sebanyak 18.558 ton.

"Kebutuhan beras di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam setahun sebesar 49.398 ton. Sedangkan realisasi produksi beras petani lokal baru mencapai sekitar 30.840 ton. Artinya, Kotim masih kekurangan beras sekitar 18.558 ton," terangnya.

Secara umum dalam dua tahun terakhir ketahanan pangan dan lanjutan realisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan cenderung mengalami peningkatan.

Untuk menutupi kekurangan beras, dalam jangka pendek yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah mendatangkan beras dari luar daerah.

Sedangkan jangka panjangnya, pemerintah daerah akan mengupayakan memperluas jumlah luasan panen padi dengan memaksimalkan memanfaatkan lahan yang sudah tersedia dan menambah cetak sawah baru.

Editor: Ronny

COPYRIGHT © ANTARA 2016