"Forum CSR itu memang sebelumnya dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tapi jika kinerjanya tidak berkontribusi bagi daerah untuk apa dipertahankan," katanya di Sampit, Rabu.
Menurut Supriadi, sejak dibentuk dua tahun lalu forum CSR tidak pernah menyampaikan capaian kerjanya.
"Alasan forum CSR tidak jalan karena tidak ada anggaran.Kalau seperti itu, sedikit-sedikit anggaran, lebih baik bubarkan saja," tegasnya.
Bahkan Supriadi melihat semangat awal berdirinya forum itu tidak tercapai sama sekali. Forum CSR dianggap organisasi yang dibentuk pemerintah stagnan selama ini.
Supriadi mengatakan, jika dalam pertemuan pemkab serta sejumlah manajemen perusahaan beberapa waktu lalu, terungkap selama ini pelaksanaan CSR terkesan asal-alasan dan tidak terarah karena tidak ada yang mengkoordinir.
Sementara di sisi lain pemerintah mengklaim sudah membentuk forum sebagai wadah koordinasi dan komunikasi CSR.?Namun, pembentukan itu hanya sekadar organisasi tanpa kontribusi.
Padahal sangat diharapkan pelaksanaan CSR lebih?terkoordinasi dengan adanya forum CSR tersebut.
"Pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam fungsi pelaksanaannya ini agar CSR bisa terarah dan terlaksana dengan baik," ucapnya.
Supriadi meminta agar penanganan CSR sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Kotawaringin Timur diambil alih oleh pemerintah daerah karena forum CSR yang semula dipercaya menangani masalah tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Dana CSR di Kotawaringin Timur cukup besar, jadi sangat sayang jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar," demikian Supriadi.
0 Response to "Bubarkan saja forum CSR Kotim, ini alasannya menurut legislator"
Posting Komentar