Mahasiswa se-Kalteng siap kawal pilkada serentak dari politik uang

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Mahasiswa se-Kalimantan Tengah yang tergabung di Aliansi Badan Esekutif se-Kota Palangka Raya, akan mengawal jalannya pilkada di sepuluh kabupaten dan satu kota yang akan digelar pada bulan Juni 2018. 

"Tujuan dari aksi yang kami lakukan untuk mengawal pesta demokrasi serentak ini dengan politik uang, kampanye hitam, atau politik sara yang bisa memecah belah pesta demokrasi yang akan dilaksanakan," kata Koordinator Aksi Ijul Amirul di Palangka Raya, Kamis.

Ijul mengatakan, meskipun belum ada ditemukannya politik uang, kampanye hitam serta politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia mengaku bahwa politik seperti hal tersebut akan bermunculan menjelang hari H pemilihan kepala daerah di daerah setempat. 

"Permainan politik uang di Kalteng itu memang ada dan tidak bisa dipungkiri. Apalagi ketika mendekati masa tenang kampanye dan pemilihan paslon yang sudah di tetapkan oleh KPU di daerah yang menggelar pilkada," katanya. 
 
Puluhan mahasiswa yang terdiri dari UPR, IAIN dan Akbid Betang Asi Raya Kota Palangka Raya turun ke jalan, mengaku bahwa mereka tidak ada ditungangi oleh siapa pun. Mereka turun ke jalan tidak lain untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai larangan saat memilih pemimpin dengan cara-cara yang tidak benar. 

Apabila kecurangan-kecurangan seperti yang sudah ia sebutkan itu tidak dilakukan oleh  sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Maka pemimpin yang terpilih itu nantinya adalah pemimpin yang selalu memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakatnya. 

Bukan memilih pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga, ia akan lupa dengan kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya sebagai seorang pemimpin di daerah itu.         
"Saya mencontohkan hal yang tidak boleh adalah seperti di kampung saya di Kabupaten Lamandau. Siswa SMA yang sudah berumur 17 tahun diiming-imingi uang Rp50 ribu untuk memilih sang kepala daerah dan hal itu yang pernah saya temukan, padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan," ucap Ijul. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan mahasiswa tersebut usai menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat. Mereka dengan menggunakan sepeda motor serta di kawal  anggota Polres Palangka Raya mendatangi kantor Bawaslu Kalteng untuk melakukan audiensi mengenai pelanggaran pilkada di Kalteng.